Bimbingan Teknis SDA Satpol PP Prov Bali

Kamis, 08 Nopember 2018

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

DAN KABUPATEN KOTA SE- BALI

          Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa  ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat termasuk dalam urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang Nomor 23 Tahun 2014  menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian dalam Pasal  255  ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sejalan dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2014,  dalam Pasal 2   ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 3 peran utama yaitu menegakkan peraturan daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan kepada masyarakat.

 Melihat tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja yang cukup strategis dalam penegakkan Peraturan daerah, menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka diperlukan Polisi Pamong Praja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku sesuai dengan standar kompetensi sehingga Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

             Selama ini stereotype dari pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan selalu dianggap sebagai pihak yang melakukan proses-proses penertiban secara negatif. Satpol PP dianggap sebagai penindas kauh lemah,  ditambah lagi dengan penggunaan kata atau kalimat yang kurang tepat oleh media masssa dalam memberitakan proses penertiban oleh Satpol PP antara lain menggusur, merampas dan sebagainya. Kondisi tersebut berakibat, dalam melaksanakan tugas seringkali Satpol PP mengalami resistensi dengan masyarakat, baik resistensi langsung secara fisik maupun resistensi secara hukum berupa gugatan atas kebijakan penertiban yang dilakukan. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi setiap Polisi Pamong Praja untuk bisa memahami setiap SOP ketika melaksanakan penegakkan Perda maupun penertiban. Disamping sebagai pedoman pelaksanaan tugas, pelaksanaan SOP secara benar juga melindungi Polisi Pamong Praja dari jeratan hukum atas gugatan balik dari masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.

           Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dilakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku Satpol PP dalam melaksaakan tugas. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Bimbingan Teknis bagi Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali yang akan yang telah lulus uji kompetensi jabatan fungsiona Polisi Pamong Praja an akan diusulkan untuk menduduki jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.

            Dasar Hukum Kegiatan  Bimbingan teknis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 256 ayat (1).

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26  Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

6. Keputusan Gubernur Bali Nomor 918/007/DPA/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. 

 

            Adapun Maksud dari penyelenggaraan Bimtek ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan prilaku kerja Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten Kota se Bali, dalam rangka pengangkatan dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.

Sedangkan Tujuan dari penyelenggaraan Bimtek ini adalah :

a.  Polisi Pamong Praja yang akan diusulkan dan diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja memahami tentang unsur, sub unsur, kegiatan dan angka kredit dari masing-masing kegiatan yang dilakukan.

b.  Mengetahui tentang hak dan kewajiban  setelah diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.

            Peserta Bimbingan Teknis Tahun 2018 berjumlah 61 orang, terdiri dari Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja :

-  Provinsi Bali sebanyak 26 orang

- Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Tabanan dan Gianyar , masing-masing sebanyak 5 orang.

            Bimbingan Teknis ini dilaksanakan selama 1(satu) hari, yaitu pada hari Kamis,18 Oktober 2018  di Ruang Rapat Cempaka Bappeda Litbang Provinsi Bali

            Sebagai Narasumber dalam  Bintek ini, yaitu : Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, dan Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.Selama berlangsungnya kegiatan peserta mengikuti dengan antusias karena materi yang disampaikan berhubungan dengan tugas pokok fungsi dan karir Aparat Polisi Pamong Praja.