KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN LINMAS 2018

Selasa, 22 Januari 2019



KEGIATAN PEMANTAUAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2018

 

Perkembangan Satuan Perlindungan Masyarakat yang terakhir adalah bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang PedomanOrganisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 23Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentangPedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong PrajaProvinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang PencabutanKeputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 TentangPenjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan OrganisasiPerlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka PenertibanPelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 200); serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat .

Keberadaan lembaga Satuan Linmas terutama di desa-desa/ kelurahan secara realita sampai saat ini masih terus eksis dan tetap dibutuhkan perannya oleh masyarakat, yakni dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana tersebut diatas, membantu aparat pemerintah dalam menjaga/ memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014  tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi dalam membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat maka satlinmas menjadi pendukung utama pihak kepolisian atau malah menjadi garda terdepan dalam tata kehidupan masyarakat secara umum baik di desa ataupun di perkotaan. Sebagai contoh dimana ada keramaian maka dapat dipastikan di situ ada anggota satlinmas. Berkaitan dengan pengertian tadi yaitu ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat. Seorang anggota satlinmas yang notabene bekerja dengan sukarela berkorban untuk begadang beberapa malam manakala mendapatkan tugas, biasanya untuk menjaga kegiatan pasar malam, hajatan, pilkades dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Menghadapi relatif tingginya tugas pokok fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat, yakni yang  meliputi membantu dalam penanggulangan bencana;  membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan membantu upaya pertahanan Negara. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu diadakan pemantauan dan pengawasan perlindungan masyarakat sehingga akan mampu meningkatakan kualitas tugasnya yang terarah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan kegiatan ini adalah mengadakan pemantauan dan pengawasan perlindungan masyarakat dalam rangka pelaksanaan  terhadap tugas, pokok dan fungsi perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014.. Sehingga setiap terjadinya kendala dalam tupoksinya yang meliputi kan keamanan, ketentraman dan ketertiban, sosial kemasyarakatan, bencana dan  pemilu terkoordinasi antar instansi. 

Sasaran dari kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahanyang berada di 9 (Sembilan) Kab/Kota Se-Bali.Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2017sesuai  Permendagri  Nomor 84 Tahun 2014 adalah memantau keberadaan Satlinmas Desa/Kelurahan terkait implementasi Permendagri tersebut. Dalam pelaksanaannya terlebih dahulu  berkoordinasi  dengan Bidang Perlindungan Masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota. Target Pemantauan di Desa/Kelurahan pada 300 Satlinmas Desa/Kelurahan, yang di ada di  9 (Sembilan) Kabupaten/Kota Se-Bali. Sehingga disetiap Kecamatan ada beberapa desa dapat terpantau.

Berdasarkan target kinerja tersebut maka dilaksanakan pemantauan sebanyak 113 kali yang meliputi 354 Kecamatan, 354 Desa/Kelurahan.

Dua peraturan yang mendasari pembinaan Satlinmas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014.  Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 memuat  beberapa hal yang berkaitan dengan Satlinmas, meliputi Keanggotaan, Tugas, Hak dan Kewajiban, Penganggaran dan Struktur Satlinmas.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, sejak  tahun Anggaran 2017 sudah diimplementasikan hampir di semua Kabupaten/Kota Se-Bali. Hanya Kabupaten Gianyar yang belum mengimplementasikan peraturan tersebut.Dengan sudah diimplementasikan peratutan tersebut maka koordinasi akan semakin mudah. Bagi Kabupaten / Kota yang sudah mengimplementasikan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014, Satlinmas desa sudah diadakan pelantikan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.Dengan demikian struktur Satlinmas sudah mengacu Permendagri Nomor 84.Tahun 2014.Secara Struktural Kepala Satuan Linmas Desa dijabat oleh Kepala Desa/Lurah. Kondisi yang demikian diharapkan  akan lebih kuat eksistensi Satlinmas Desa Satlinmas Desa. Khususnya dalam hal penganggaran untuk kegiatan Satlinmas.

-            Pelaksanaan Tugas Satlinmas

Tugas Pokok Fungsi Satlinmas menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 meliputi : membantu penanggulangan Bencana, membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial masyarakat, membantu ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan membantu upaya pertahanan Negara.

Satlinmas Desa baik yang sudah mengacu Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 maupun yang masing mengacu peraturan sebelumnya jumlah keanggotaanya berkisar 30 orang. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah mengacu Permendagri Nomor 84  keanggotaanyang lama disusun ulang dengan mengacu struktur yang baru. Sedangkan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan pelantikan  masih mengacu peraturan lama masih tetap dengan struktur lama.

Beberapa Desa/Kelurahan keanggotan Satlinmas sekaligus ,merangkap menjadi anggota Pecalang dan Bankamdes. Namun di beberapa Desa/kelurahan lainnya justru dipisahkan agar bisa bersinergi anatar unsur keamanan tersebut.Hal ini dimungkinkan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di masing-masing Desa/Kelurahan sesuai kesepakatan.

Beberapa fungsi Satlinmas Desa/Kelurahan belum semua dapat dilaksanakan di masing-masing Desa/Kelurahan.Tugas yang dilaksanakan adalah membantu ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu. Satlinmas Desa/kelurahan  bertugas dalam pengamanan tempat pemungutan suara, Kantor Desa/kelurahan dan distribusi hasil pemungutan suara. Dalam hal kegiatan membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, beberapa Desa/Kelurahan secara rutin berpartisipasi dalam menciptakan keamanan wilayah berupa Patroli wilayah / Ronda dan Penertiban Kependudukan.

Satlinmas dalam  membantu kegiatan sosial kemasyarakatan Satlinmas Desa/kelurahan bersama unsur keamanan Adat (Pecalang) bahu membahu mengamankan kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Terkait dengan upaya penanggulangan bencana Satlinmas Desa/Kelurahan  sangat aktif berpartisipasi. Banyak anggota Satlinmas yang sudah mengikuti pendidikan sebagai relawan tanggap bencana.Yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi Bali.

Upaya membantu Pertahanan Negara dari ancaman musuh secara umum Satlinmas Desa/Kelurahan tidak secara langsung aktif, akan tetapi beberapa anggota Satlinmas yang sudah memahami arti pertahanan negara melalui pelatihan dan bintek di bidang kelinmasan.

-            Eksistensi Satlinmas Desa/Kelurahan.

Upaya meningkatkan Satlinmas Desa/kelurahan terus dilakukan pemerintah, baik pemerintah Pusat, Daerah Provinsi mapun Kabupaten/Kota.Baik melalui pembinaan maupun penganggaran.Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan eksistensinya menganggarkan untuk kegiatan pelatihan dan bintek yang diperuntukkan bagi anggota Satlinmas Desa/Kelurahan Se Bali.Demikian juga Kabupaten/Kota Se Bali melalui SKPD yang membidanginya.

Namun demikian eksistensi Satlinmas Desa/Kelurahan di beberapa tempat mengalami penurunan.Keberadaan Satlinmas di beberapa tempat eksisitensi kalah dengan unsur keamanan lainnya yaitu Pecalang (Adat) dan Bankamdes .Fungsi dan peran Satlinmas digantikan oleh kedua unsur tersebut.Harapan kita hendaknya dari ketiga unsur tersebut bersinergi bukan saling mematikan.

Regenerasi anggota Satlinmas di beberapa tempat berjalan dengan baik namun di beberapa tempat yang lainnya sangat sulit mencari pengganti. Desa/kelurahan yang  proses regenerasinya berjalan mulus disebabkan oleh kompensasi yang didapat setelah menjadi anggota. Disamping itu keanggotaan yang merangkap menjadi unsur keamanan adat (pecalang) juga menjadi proses regenerasi berjalan baik.  Hasil pemantauan di lapangan beberapa Desa/Kelurahan yang beberpa tahun terakhir Satlinmas fakum sudah mulai membentuk  Satlinmasbaru.

Penganggaran Satlinmas Desa berbeda dengan Satlinmas Kelurahan.Anggaran Satlinmas Desa dianggarakan dari Dana APBDesa.Sedangkan Satlinmas kelurahan dianggarkan di Kecamatan.Karena Kelurahan merupakan OPD yang berada di bawah Kecamatan.Desa yang merupakan Pemerintaha Otonom lebih leluasa dalam pemberdayaan Satlinmas.Sebaliknya Kelurahan sangat tergantung pada OPD Kecamatan. Dalam kebijakan penganggaran, apabila kecamatan memahami tugas pokok fungsi Salinmas maka akan menganggarkan untuk kegiatan Satlinmas Kelurahan.

Penggunaan Anggaran Satlinmas digunakan untuk kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, Peningkatan Kapasitas (Pelatihan) dan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.Dalam kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban Satlinmas mengadakan kegiatan patroli wilayah / Siskamling. Beberapa Desa/kelurahan Siskamling sudah berjalan  rutin tiap hari. Namun sebagian besar belum dapat dilakukan secara rutin hanya bersifat insidental tergantung pada situasi dan kondisi keamanan wilayah

Kegiatan membantu Pengaman Pemilu dilakukan pada Kabupaten./Kota yang pada Tahun 2017melaksanakan Pemilukada Serentak. Satlinmas Desa/kelurahan sudah menjalankan tugas dengan baik sebagai unsur keamanan di TPS. Pada Desa/Kelurahan yang jumlah TPS nya sedikit,sedangkan anggotanya Satlinmas yang kurang lebih 31 anggota di masing-masing Desa/kelurahan yang tidak mendapat tugas di TPS dimobilisasi untuk pengamanan wilayah Desa/Kelurahan bersama aparat keamanan lainnya.  Dalam kegiatan Sosial kemasyarakatan Satlinmas bertugas bersama unsur keamanan lainnya Pecalang, Polisi dan TNI.Sedangkan di Desa/Kelurahan yang anggota Linmas sekaligus merangkap menjadi Pecalang, maka apabila kegiatan sosial kemasyarakatan bersifat kenegaraan / nasional maka berseragam PDL Linmas.Apabila kegiatan bersifat Agama dan Adat maka anggota Linmas berpakaian Adat Pecalang.

Penggunaan anggaran untuk peningkatan kapasitas direalisasikan berupa pelatihan bagi seluruh anggota Satlinmas Desa/Kelurahan. Materi pelatihan meliputi: kewaspadaan dini,  PBB, tanggap darurat bencana, pemilu. Unsur pengajar dari Kepolisian dan  TNI.Kesbanglpollinmas, Satpol PP. Belum semua Desa/kelurahan melaksanaan pelatihan, hanya beberapa Desa/kelurahan yang sudah melaksanakan.

Anggaran Desa/Kelurahan untuk peningkatan sarana dan prasarana masih belum maksimal.Posko Satlinmas berada di Kantor Desa/Kelurahan, banyak Satlinmas Desa/kelurahan masih memanfaatkan  sumber daya yang ada, untuk Poskamling Satlinmas menggunakan Balai Banjar sedangkan yang berupa Poskamling belum banyak. Di beberpa tempat malahan sudah rusak tidak dapat digunakan lagi.Peralatan yang dimiliki berupa lampui Senter dan Pentungan pun masih belum semua anggota memiliki.Kondisi ideal masih sangat jauh.Mobil Patroli dan sarana komunikasi hanya di beberapa Desa/kelurahan saja yang sudah memiliki. Kadang-kadang Mobil patrol merupakan inventaris Desa Adat yang digunakan secara bersama-sama.  Untuk peningkatan performan anggota Desa/Kelurahan yang sudah sebagian besar Desa/kelurahan menganggarkan pengadaan PDL (pakaian Dinas Lapangan) pada tahun 2017.

Beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Perlindungan Masyarakat adalah :

-       Belum Semua Kabupaten/Kota Se-Bali mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Baru 8 (Delapan) Kab/Kota yang sudah mengimplementasikan dan masih  ada 1 (Satu) Kabupaten  yang belum mengimplementasikan sehingga tidak ada Bidang Perlindungan Masyarakat pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gianyar. Selama ini untuk koordinasi kegiatan            dilakukan dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gianyar.

-       Koordinasi dengan seluruh anggota Satlinmas Desa/Kelurahan tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota. Sehingga informasi hanya sampai kepada Kasatgas dan Aparat Pemerintahan/Desa.Diharapkan agar ada tindak lanjut dari Desa/Kelurahan  sosialis dengan seluruh anggota.

 

               Beberapa permasalahan yang perlu segera mendapatkan pemecahannya adalah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 belum dimplementasikan di semua Kabupaten/Kota Se-Bali.Karena  Pemerintah Kabupaten/Kota belum semua  mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010.Satlinmas Desa/Kelurahan  belum semua mengimplementasikan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 dan masih mengacu peraturan lama.Keterbatasan informasi ada anggapan keberadaanya Satlinmas / Hansip sudah tidak ada.Padahal Peran dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat sangat dibutuhkan di Desa/Kelurahan.Beberapa Desa/Kelurahan keberadaan Satlinmas tidak aktif dan sedang akan melaksanakan perekrutan anggota baru.Keengganan anggota masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas juga mempengaruhi eksistensiSatlinmas.Keanggotaan Satlinmas merangkap sebagai unsure keamanan lainnya (adat, dsb) Pecalang / Bamkamdes, Keberadaan Satlinmas di beberapa tempat kalah eksis dengan lembaga lainnya (Pecalang dan Bamkamdes).

                                 Di samping itu  ini terkait juga dengan tidak aktifnya kegiatan Satlinmas Desa/Kelurahan berpengaruh pada penganggaran untuk kegiatan Satlinmas masih kurang.Hal ini  disebabkankarena tidak ada informasi yang jelas terhadap payung hukumnya.Akibatnya ada keragu-raguan dari Pemerintahan Desa untuk mengganggarkan kegiatan Satlinmas secara maksimal.

               Seiring implementasi Peraturan yang baru sangat  mendesak dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014. Agar upaya Peningkatan kapasitias anggota Satlinmas agar Semua anggota Satlinmas dapat memahami tupoksinya secara maksimal.