PELAKSANAAN KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

Selasa, 16 Juni 2015

Tujuan Penegakan Peraturan Daerah adalah terwujudnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi atau mentaati dan memberikan efek jera kepada masyarakat atas tindakannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali sesuai dengan ketentuan yang diataur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali. Adapuns asaran strategisnya adalah menurunnya jumlah pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali. Target penyelesaian kasus pelanggagaran Peraturan daerah secara Yustiti sebanyak 270 kasus dan penyelelesaian Non Yustiti sebanyak 300 kasus dengan menitikberatkan penegakan Peraturan daerah  pada :

1.      Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Sapi Potong.

2.      Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bekas.

3.      Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2010 tentang RTRW.

4.      Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor Tahun 2011 tentang Kawasan tanpa Rokok.

5.      Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata

6.      Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Usaha Penyediaan Wisata Tirta.

7.      Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

8.      Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-layang dan Permainan Sejenis di Bandara Udara Ngurah raid an Sekitarnya.

9.      Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkrediatan Desa.

10.  Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaian Tanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

11.  Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2  Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

12.  Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies.

13.  Dan Peraturan Daerah lainnya, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditegakkan.

 

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali dilaksankan  selama Satu Tahun Anggaran 2015 sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2015. Hasil pelaksanaan penegakan dilakukakan penyelesaian / tindakan terhadap pelanggar secara Yustiti maupun Non Yustitia. Adapun Penyelesaian kasus secara Yustiti dan Non Yustiti terdapat pada Tabel berikut :

 

Penyelesaian kasus secara Non Yustiti

 

NO

 

PERDA/PERGUB

NO/TAHUN

 

BULAN

 

TOTAL

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

2 Tahun 1998

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2 Tahun 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

8 Tahun 2000

11

1

20

5

-

7

7

27

21

11

13

12

135

4

7 Tahun 2007

-

-

-

-

-

10

8

4

-

-

-

-

22

5

5 Tahun 2008

1

19

15

4

2

-

-

13

51

-

-

4

118

6

15 Tahun 2009

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

4

7

1 Tahun 2010

-

4

3

3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

8

2 Tahun 2011

-

-

-

-

-

5

4

2

-

-

-

-

11

9

10 Tahun 2011

-

11

-

-

-

-

6

23

-

3

2

1

46

10

5 Tahun 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

JUMLAH

12

35

38

14

7

22

27

69

72

23

15

17

351

 

 

Penyelesaian kasus secara Yustiti

 

 

NO

 

PERDA/PERGUB

NO/TAHUN

 

BULAN

 

TOTAL

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X