Sambutan Menteri Dalam Negeri RI pada Peringatan HUT Satpol PP ke-68, Satlinmas ke-56 dan Damkar ke-99 Tahun 2018 Provinsi Bali

Jumat, 04 Mei 2018

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

 

SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI PADA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE 68, SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 56 DAN PEMADAM KEBAKARAN  KE 99 TAHUN 2018

 

 

Om Swastiastu

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

salam sejahtera bagi kita semua,

 

Salam Praja  Wibawa!  Bagi segenap anggota Satpol dan Satlinmas yang saya cintai dan saya banggakan,

Hadirin yang saya muliakan

Pertama-tama dan yang paling utama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SW, Tuhan yang Maha Kuasa  karena atas berkat rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, kita semua dapat hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti apel siaga  Satpol PP dan satlinmas dalam rangka mengawal  pelaksanaan Pilkada  serentak, sekaligus  peringatan hari jadi Satpol PP ke 68  pada tanggal 3 Maret 2018, hari jadi Satlinmas ke 56 pada tanggal 19 April 2018 dan hari jadi Damkar  ke 99 pada tanggal 1 Maret 2018, yang diperingati  secara sederhana namun tetap efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran.

 

Selanjutnya atas nama pemerintah dan juga Pembina Umum, saya ucapkan selamat memperingati hari jadi kepada seluruh anggota satpol pp, Satlinmas dan Damkar dimana saja saudara bertugas dan  berada diseluruh pelosok Indonesia tercinta. Pada kesempatan yang pernuh berkah ini, saya ngin menyampaikan  apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih  dan penghargaan  yang tulus atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukan saudara selama ini. Tingkatkan terus kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi Negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah sehingga dapat lebih professional,  kompeten dan bersinergitas tinggi yang diharapkan dapat lebih menunjang tugas pokok dan fungsi operasional dilapangan.

 

Hadirin yang saya hormati,

Peringatan hari jadi Satpol PP,  Satlinmas  dan Damkar Tahun 2018 ini menjadi sangat istimewa karena bersamaan waktunya dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 171 (seratus tujuh puluh satu) Daerah yang meliputi 17 provinsi dan 154 Kabupaten/Kota). Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya pada kesempatan yang sangat baik ini digelar acara Apel Siaga  dalam rangka mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Tema Apel Siaga pada peringatan hari jadi Satpol PP ke-68 , juga hari jadi Satlinmas ke-56 kali ini adalah “Satpol PP dan Satlinmas Siap Mengawal Pilkada Serentak 2018”.

 

Tema ini merujuk kepada              upaya peningkatan kesiapsiagaan serta keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas sebagai Perangkat Daerah yang turut memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada 2018, Terkait hal ini, saya anggap terdapat relevansi antara tugas pokok dan fungsi  Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Satlinmas yang mempunyai tugas pokok  dan fungsi antara lain membantu menjaga ketentraman dan ketertiban umum penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada  baik sebelum,  pada saat maupun setelah pemungutan suara; membantu dalam penanggulangan bencana; serta tugas sosial kemasyarakatan lainnya.Sebagai informasi bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan mulai tanggal 27 Juni 2018 nanti dan saat ini tahapan Pilkada serentak telah memasuki tahap kampanye.

Momen tahapan Pilkada Serentak menjadi sangat penting bagi kita semua terutama bagi jajaran Satpol PP                   dan Satlinmas di daerah, karena            biasanya potensigangguan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramanmasyarakat, serta perlindungan masyarakat akan meningkat sangat tajam. Untuk menyikapi situasi dan kondisi yang akan terjadi tersebut, sesuai dangan tugas pokok dan fungsinya, aparat Satpol PP dan Satlinmas di daerah harus menyiapkan diri sejak dini.

 

 

Hadirin yang saya hormati,

Berangkat dari pemikiran tersebut dan berdasarkan Undang-undang Nomro 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, kiranya seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah diharapkan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing. Pedoman kerja bagi Satpol PP merujuk kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong Praja; dan bagi Satlinmas keterlibatan secara aktif sebagai tenaga Pengamanan Langsung (Pamsung) dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Oleh sebab itulah saya meminta kepada Gubernur agar mengkoordinasikan Bupati/Walikota di daerah masing-masing untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, antara lain memerintahkan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sebelum; pada saat; dan setelah pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2018.

 

Hadirin yang saya hormati,

          Faktor penting yang harus benar-benar diperhatikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, adalah pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait, seperti KPUD, Bawaslu, TNI dan Polri, serta Badan Kesbangpol di daerah, yang didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati, dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki, serta kode etik birokrasi.

Faktor lain yang perlu dikembangkan adalah mengembangkan komunikasi dengan seluruh jajaran stakeholder termasuk pada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan mengutamakan prinsip-prinsip lokal. Selanjutnya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri setiap perkembangan situasi dan kondisi ketetertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing baik menjelang; pada saat; dan setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilu, yang bentuk laporannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.

 

Saudara-saudara yang saya hormati,

          Undang-undang Nomor 23 thun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah mengamanatkan bahwa kebakaran merupakan merupakan sub urusan  dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sub urusan kebakaran ini setara dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar lainnya, yaitu meliputi : pendidikan, kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta social.   Konskwensi dari urusan wajib ini diantaranya adalah bahwa menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah wajib memberikan prioritas, penyelenggaraan urusan berdasarkan standar pelayanan minimal, memberikan alokasi  anggaran yang memadai serta diwadahi dalam bentuk dinas yang mandiri.

Peran penting Pemadam Kebakaran tercermin dari tugas dan tanggung jawabnya. Tugas pemadam kebakaran di Kabupaten/kota adalah melakukan pencegahan, pengendalian, penyelamatan  dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, melakukan inspeksi dan investivigasi  kejadian kebakaran; serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan di Provinsi adalah penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran, dan pendampingan terhadap kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan kebakaran. Pemadam Kebakaran sebagai bagian dari aparatur pemerintahan juga memiliki kewajiban yang sama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini. Pemadam kebakaran bahkan memiliki tugas tambahan mengahadirkan  perlindungan masyarakat , mewujudkan suasana teduh dalam masyarakat, serta tetap siaga melindungi dan mengamankan obyek vital pemerintahan dan masyarakat.

 

 

 

 

 

Hadirin yang saya hormati,

          Sebelum Saya akhiri amanat ini, saya menekankan kepada seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1.   Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Aparat Sipil Negara yang dituntut   untuk bertindak Netral sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik KKN.

 

2.   Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat harus bersikap proaktif mencermati gelagat dinamika di wilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan jelang pesta demokrasi di Daerah dan tetap konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Panca Wira Satya Polisi Pamong Praja.

3.     Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat senantiasa proaktif melakukan pengamatan situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal masing-masing dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini sangat penting mengingat anggota Satlinmas adalah juga masyarakat di tempat tinggal masing-masing yang memahami dan mengetahui setiap anggota masyarakat yang berada di lingkungannya.

4.     Selain itu, anggota Satlinmas diharapkan dapat bertugas secara optimal membantu petugas KPPS pada saat hari pungutan suara agar berlangsung dengan aman, tertib dan tentram.

5.     Kepada seluruh pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif              untukbersama-sama mengambil langkah kebijakan optimalisasi penyelenggaraan urusan kebakaran melalui :

a.   Menetapkan alokasi anggaran yang memadai bagi penyelenggaraan urusan kebakaran dalam APBD, sebagaimana layaknya urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Termasuk didalamnya pembiayaan untuk peningkatan kapasitas sumber daya dan kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran.

b.   Menetapkan kelembagaan yang mewadahi urusan kebakaran sebagai sebuah dinas mandiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c.   Melakukan penguatan kerangka regulasi dalam bentuk penyusunan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah  tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Hadirin yang saya hormati,

          Demikian beberapa hal yang dapat Saya sampikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari jadi Satpol PP ke-68 , hari jadi  Satlinmas ke-56 dan hari jadi Damkar ke-99.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua dalam setiap tugas dan pengabdian.

“Jayalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat”

Sekian dan terima kasih.

Om Canti, Canti, Canti Om .

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.